Oleh : IMRAN, S.PdI., SH (Mahasiswa UM Bima)
Bima, Sangiangpost. Id_ Perebutan kursi Ketua KONI dalam konteks Bima kerap kali tidak sekadar dimaknai sebagai kompetisi administratif dalam organisasi olahraga, melainkan juga sebagai refleksi dari dinamika kekuasaan yang lebih luas.
Ketika seorang wakil bupati berhadapan dengan tokoh pemuda, maka arena ini menjelma menjadi ruang kontestasi antara kekuatan struktural dan energi kultural.
Dalam perspektif ilmu politik, fenomena ini dapat dibaca sebagai pertarungan antara formal authority dan informal legitimacy yang sama-sama memiliki basis dukungan berbeda.
Secara teoritik, Max Weber membagi legitimasi kekuasaan menjadi tiga tipe: tradisional, karismatik, dan legal-rasional.
Wakil bupati secara inheren membawa legitimasi legal-rasional yang diperoleh melalui sistem politik formal, sementara tokoh pemuda cenderung mengandalkan legitimasi karismatik yang bersumber dari kedekatan sosial dan pengaruh di akar rumput.
Dalam konteks ini, perebutan Ketua KONI bukan hanya soal kapasitas manajerial olahraga, tetapi juga tentang bagaimana legitimasi tersebut dipertarungkan dan dinegosiasikan di ruang publik.
Di sisi lain, organisasi seperti KONI idealnya berdiri dalam semangat profesionalisme dan independensi. Namun, realitas menunjukkan bahwa organisasi olahraga seringkali tidak steril dari intervensi politik.
Seperti dikemukakan oleh Houlihan (2005) dalam kajiannya tentang sport and public policy, olahraga modern tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik karena ia menjadi medium strategis dalam membangun citra, mobilisasi massa, dan legitimasi kekuasaan.
Oleh karena itu, keterlibatan aktor politik dalam perebutan posisi strategis di KONI bukanlah anomali, melainkan bagian dari kecenderungan global.Namun demikian, kehadiran tokoh pemuda dalam kontestasi ini membawa dimensi baru yang tidak bisa diabaikan.
Generasi muda seringkali hadir dengan semangat perubahan, inovasi, dan resistensi terhadap dominasi elit lama. Dalam perspektif sosiologi politik, ini mencerminkan adanya generational shift yang berupaya merombak pola relasi kekuasaan yang cenderung stagnan.
Samuel P. Huntington (1991) menyebut fenomena ini sebagai bagian dari gelombang demokratisasi yang membuka ruang partisipasi lebih luas bagi kelompok non-elit.Pertarungan ini juga dapat dibaca melalui kacamata Pierre Bourdieu tentang field dan capital.
KONI sebagai sebuah field menjadi arena di mana berbagai bentuk kapital—baik kapital politik, sosial, maupun simbolik—dipertarungkan. Wakil bupati memiliki kapital politik yang kuat, sementara tokoh pemuda mungkin unggul dalam kapital sosial dan simbolik.
Kemenangan dalam kontestasi ini sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing aktor dalam mengkonversi kapital yang dimiliki menjadi kekuatan dominan.
Dari perspektif hukum dan tata kelola, penting untuk menekankan bahwa organisasi seperti KONI harus menjunjung tinggi prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. UNDP (1997) menegaskan bahwa tata kelola yang baik adalah prasyarat utama bagi keberhasilan institusi publik maupun semi-publik.
Oleh karena itu, proses pemilihan Ketua KONI harus dilakukan secara demokratis dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai integritas organisasi.Lebih jauh, perebutan ini juga mengandung risiko politisasi olahraga yang berlebihan.
Ketika jabatan Ketua KONI dijadikan batu loncatan politik atau alat konsolidasi kekuasaan, maka orientasi pembinaan atlet dan pengembangan olahraga dapat terabaikan. Dalam jangka panjang, hal ini justru merugikan ekosistem olahraga itu sendiri.
Coakley (2011) dalam Sport in Society menegaskan bahwa politisasi yang tidak terkendali dapat menggeser nilai-nilai sportivitas menjadi sekadar instrumen kepentingan pragmatis.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sinergi antara kekuatan elit dan energi muda sebenarnya dapat menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan baik. Alih-alih melihat kontestasi ini sebagai konflik zero-sum, ia bisa dimaknai sebagai peluang untuk menghadirkan kepemimpinan kolaboratif yang menggabungkan pengalaman birokrasi dengan kreativitas generasi muda.
Dalam konteks ini, kepemimpinan transformasional menjadi sangat relevan, sebagaimana dikemukakan oleh Bass (1985), yang menekankan pentingnya inspirasi, visi, dan pemberdayaan.
Secara normatif, masyarakat dan pemangku kepentingan olahraga perlu bersikap kritis dan rasional dalam menilai kandidat. Parameter yang digunakan seharusnya tidak semata-mata berbasis pada jabatan atau popularitas, tetapi juga pada kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap kemajuan olahraga.
Di sinilah pentingnya literasi politik publik agar tidak terjebak dalam euforia kontestasi yang dangkal. Pada akhirnya, duel antara elit dan energi muda dalam perebutan kursi Ketua KONI adalah cerminan dari dinamika demokrasi lokal yang sedang berproses.
Ia menunjukkan bahwa ruang-ruang organisasi publik masih menjadi medan strategis dalam perebutan pengaruh. Namun, lebih dari itu, ia juga membuka harapan bahwa perubahan tetap mungkin terjadi ketika energi baru berani menantang struktur lama—tentu dengan tetap berpijak pada etika, hukum, dan kepentingan bersama. (*)
